pp tentang kepegawaian. Mencabut : PP No. pp tentang kepegawaian

PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. Jakarta. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 24 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2011 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 18 April 2011 Tanggal Pengundangan 18 April 2011 Tanggal Berlaku 18 April 2011 SumberPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN Setyo Budi Takarina (Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan UNY) UU NO. go. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. PP No. Manajemen. Demikian pula seluruh birokrasi pemerintahan dan terutama segi kepegawaian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. PP No. 9 Tahun 2007. 12, Jakarta Timur, 13640 – Indonesia | Telp. [email protected] melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dokumen PDF: Peraturan PP – Tentang Majelis. PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Lokasi. 87 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun. 2016 No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji. 68, TLN NO. Diunggah oleh Syafa'at. 2010. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pembaharuan Pengaturan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sesuai Permenpan RB No. SENIN - KAMIS ★ 07:30 - 16:00 WIB. 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 5 Biro Hukum Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, JL. VISI & MISI. deskriptif, dengan dasar regulasi yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil serta lokasi berada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Terbaru Cuti PNS diatur dalam Pasal 310 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebutkan bahwa Jenis Cuti PNS, terdiri atas: a. ID; 5 HLM. 5 Th 2014: Aparatur Sipil Negara: 2014:Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : a. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. No. 02. badan kepegawaian negara ketentuanpelaksanaan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2008 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri slpll sebagaimana telah dlblbah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2082 keputusan kepala badan kepegawalan negara nomor : 12 tahun 2002 tanggal : i7 juni 2002 . PP No. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Beranda; Profil . 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. U. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada. Pencabutan. 18 Tahun 2019. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Lalu, UU Nomor 18 Tahun 1961 dicabut dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Tidak Berlaku. 11 tahun 1969 tentang. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan; b. ID : 27 HLM. Instruksi Presiden. TENTANG DATABASE PERATURAN. Berlaku. Tel. . 4. Download. PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sudah tidak. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. ac. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Undang-undang NOMOR 8 TAHUN 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian T. No. PP 46 Tahun 2011. Jl. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; c. PP 2014. Bidang. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Lokasi. 94 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 31 Agustus 2021 Tanggal. PP Nomor 94 Tahun 2021 itu diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil) bahwa PNS wajib: a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b) menjaga persatuan dan kesatuan. 43 Tahun 1999 UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang tercatat pada lembaran negera No. PENYELENGGARAAN URAIAN KEPEGAWAIAN Pasal 22 Penyelenggaraan urusan kepegawaian dipertanggungjawabkan kepada seorang Menteri. Surat Kepala BKN Nomor K-26-30/V. [email protected] juga: APLIKASI CETAK AMPLOP SURAT EXCEL SIMPEL. Diunggah pada 02 Feb 2020 10:59. Bahasa. go. Definisi. Selain itu juga mengingat. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU. Website POLIJE; SISTER POLIJE;No. PP No. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah bisa diberhentikan. TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Anggaran Dasar dan Anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Lokasi. tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Aturan cuti. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraJakarta -. Tel. 12, LN. Bidang. Pasal 4 Sebelum Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai dilaksanakan, semua instansi pusat dan daerah dapat melakukan penyusLlnan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OI1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, sebagai. Pemerintah Pusat . Bahasa Indonesia. secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan. Peraturan Menteri (Permen) Tentang Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia. TRANSFORMASI PENGELOLAAN PNS. Jl. 50 , TLN No. PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah aturan pelaksanaan untuk memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok. 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tipe Dokumen. 800/071/BKPSDM. Jakarta-Humas BKN, Dalam rangka standarisasi jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun pedoman teknis berupa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. Bidang Promosi, Pengembangan, dan Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan. LINK Terkait. Undang-undang Nomor 22 Tahun. Manajemen PNS yaitu pengelolaan PNS untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. TENTANG DISIPLIN PNS. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;. Penting! Aturan Terbaru Cuti dan Pemberhentian PNS. Peraturan. Permen PANRB No. 94/2021. id. (0331) 333-531 Email. 1565, jdih. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh Anak Lampiran I. Mencabut : Permen PAN & RB No. (0331) 333-532 Fax. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. Peraturan Badan Kepegawaian Negera No 8 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2020. Judul. Adapun hal penting yang diatur Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 akan dijabarkan dalam penjelasan berikut. 1980/ No. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Lokasi. Peraturan BKN No. 21, jdih. Direktur Jabatan ASN BKN, Sri Gantini. Bahasa Indonesia. Penganggaran. UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG MANAJEMEN ASN 01 PP NO 11 TAHUN 2017 jo PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PNS 02 PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS 03. Jl. 10 Agustus 2022. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. tentang Pokok-pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; Mengingat : 1. 10 Tahun 1983; Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pekerja pada umumnya, sebagai seorang abdi negara, PNS juga diberikan hak untuk mengajukan cuti. Terdapat dalam lampiran makalah ini. Kategori Regulasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. PENGERTIAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30. U. Pemerintah membuat desain baru terkait cuti dan pemberhentian PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 000,00 (satu triliun rupiah) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN;. Pemerintah Pusat . Lokasi. Perubahan tersebut menyoroti aturan soal cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah. Disiplin PPPK ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi.